Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah gencar mengembangkan klaster budi daya udang yang memiliki peluang dan potensi besar untuk dikembangkan serta didorong menjadi industri.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjelaskan bahwa pengembangan klaster budi daya udang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dunia terhadap udang yang sangat tinggi.

“Karena kebutuhan dunia akan udang sangat tinggi. Per hari ini dunia membutuhkan lebih dari 13 juta ton. Indonesia belum sampai 1 juta ton, kita masih nomor tujuh di bawah India,” kata Menteri Edhy dalam sambutannya pada Jakarta Food Security Summit yang digelar Kadin Indonesia secara virtual, Kamis.Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Menteri Edhy mencatat bahwa kinerja ekspor perikanan di tengah pandemi COVID-19 masih tumbuh positif, yakni dengan nilai ekspor periode Januari–September 2020 mencapai 3,76 miliar dolar AS, atau naik 7,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jika dilihat dari komoditasnya, kata dia, nilai ekspor terbesar yakni udang dengan porsi 39,78 persen, tuna/cakalang/tongkol 14,07 persen, cumi/sotong/gurita 8,8 persen, rajungan/kepiting 7,13 persen dan rumput laut 5,51 persen.

Menteri Edhy menjelaskan bahwa potensi Indonesia sebagai negara penghasil udang sangat besar, namun produksinya masih terbilang kecil. Oleh karena itu ia menilai bahwa budi daya udang windu maupun udang galah dapat dikembangkan secara maksimal.

KKP juga berupaya mendorong investasi budi daya udang. Berkembangnya tambak udang di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Garut dan Cianjur, kata Edhy, menunjukkan bahwa pihak swasta sudah tertarik untuk berinvestasi di bisnis udang nasional.

“Saya berharap ini akan memicu bagi masuknya investasi lainnya yang sejenis sehingga industri udang nasional akan semakin maju dan produk Indonesia semakin meningkat dan berkualitas,” kata Menteri Edhy.

Menteri Edhy  menambahkan bahwa saat ini produk perikanan Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya belum memenuhi standar kualitas pasar ekspor, terutama Jepang. (rma/bbs)